Kelompok 13 – 1EB11
·
Dewi Tri Astuti (21216909)
·
Endah Dahlia (2B215195)
·
Puspa Handini (2B215167)
SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA
Sejarah Perekonomian Indonesia dapat
dikelompokkan menjadi 4 masa, yaitu:
1.
Masa Sebelum Kemerdekaan
Daya tarik Indonesia akan sumber
daya alam dan rempah-rempah membuat bangsa-bangsa Eropa berbondong-bondong
datang untuk menguasai Indonesia. Sebelum merdeka setidaknya ada 4 negara yang
pernah menjajah Indonesia, diantaranya adalah Portugis, Belanda, Inggris, dan
Jepang. Pada masa penjajahan Portugis, perekonomian Indonesia tidak banyak
mengalami perubahan dikarenakan waktu Portugis menjajah tidaklah lama
disebabkan kekalahannya oleh Belanda untuk menguasai Indonesia, sehingga belum
banyak yang dapat diberlakukan kebijakan.
Dalam masa penjajahan Belanda
selama 350 tahun Belanda melakukan berbagai perubahan kebijakan dalam hal
ekonomi, salah satunya dengan dibentuknya Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Belanda memberikan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda dengan
tujuan menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk
menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC milik Inggris. Untuk
mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang antara lain
meliputi : Hak mencetak uang. hak mengangkat dan
memberhentikan pegawai, Hak menyatakan perang dan damai,
Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri, dan Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja.
Hak-hak itu seakan melegalkan
keberadaan VOC sebagai “penguasa” Hindia Belanda. Namun walau demikian, tidak
berarti bahwa seluruh ekonomi Nusantara telah dikuasai VOC. Kenyataannya, sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai
komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah.
Namun pada tahun 1795, VOC dibubarkan karena dianggap gagal dalam
mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu nampak pada defisitnya
kas VOC, yang antara lain disebabkan oleh :
·
Peperangan yang terus-menerus dilakukan oleh
VOC dan memakan biaya besar
·
Penggunaan tentara sewaan membutuhkan biaya
besar
·
Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendiri
·
Pembagian dividen kepada para pemegang saham,
walaupun kas defisit
Cultuurstelstel (sistem tanam paksa) mulai diberlakukan pada tahun
1836 atas inisiatif Van Den Bosch dengan tujuan memproduksi berbagai komoditi
yang diminta di pasar dunia. Sistem tersebut sangat menguntungkan Belanda namun
semakin menyiksa pribumi. Sistem ini merupakan pengganti sistem landrent dalam
rangka memperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat pribumi. Masyarakat
diwajibkan menanam tanaman komoditas ekspor dan menjual hasilnya ke
gudang-gudang pemerintah untuk kemudian dibayar dengan harga yang sudah
ditentukan oleh pemerintah. Cultuurstelstel melibatkan para bangsawan dalam
pengumpulannya, antara lain dengan memanfaatkan tatanan politik Mataram–yaitu
kewajiban rakyat untuk melakukan berbagai tugas dengan tidak mendapat
imbalan–dan memotivasi para pejabat Belanda dengan cultuurprocenten (imbalan
yang akan diterima sesuai dengan hasil produksi yang masuk gudang).
Bagi masyarakat pribumi, sudah tentu
cultuurstelstel amat memeras keringat dan darah mereka, apalagi aturan kerja
rodi juga masih diberlakukan. Namun segi positifnya adalah, mereka mulai
mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan
tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu
meningkatnya taraf hidup. Sistem Ekonomi Pintu Terbuka
(Liberal) terjadi karena adanya desakkan kaum Humanis
Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi kearah yang lebih baik
dengan mendorong pemerintah Belanda mengubah kebijakkan ekonominya. Dibuatlah
peraturan-peraturan agrarian yang baru, yang antara lain mengatur tentang
penyewaan tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun dan aturan tentang
tanah yang boleh disewakan dan yang tidak boleh. Pada akhirnya, sistem ini
bukannya meningkatkan kesejahteraan pribumi, tapi malah menambah penderitaan,
terutama bagi para kuli kontrak yang tidak diperlakukan layak.
Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi
yang telah hampir dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak tanah). Selain itu, dengan landrent, maka penduduk
pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang
diimpor dari India. Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan
tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi daerah
pemasaran produk dari negara penjajah.
Pemerintah
militer Jepang menerapkan kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi untuk
mendukung gerak maju Jepang dalam Perang Pasifik. Akibatknya terjadi perombakan
besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan merosot tajam
dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk
memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur
menempati prioritas utama.
2.
Masa Orde Lama
a. Masa
Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan
ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk karena inflasi yang
disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali.
Pada Oktober 1946 pemerintah RI mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia)
sebagai pengganti uang Jepang. Namun adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan
menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan kas negara. Dalam
menghadapi krisis ekonomi-keuangan, pemerintah menempuh berbagai kegiatan,
diantaranya :
·
Pinjaman Nasional, menteri keuangan Ir.
Soerachman dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat
(BPKNIP) mengadakan pinjaman nasional yang akan dikembalikan dalam jangka waktu
40 tahun.
·
Hubungan dengan Amerika, Banking and Trade
Coorporation (BTC) berhasil mendatangkan Kapal Martin Behrman di pelabuhan
Ciberon yang mengangkut kebutuhan rakyat, namun semua muatan dirampas oleh
angkatan laut Belanda.
·
Konferensi Ekonomi, Konferensi yang membahas
mengenai peningkatan hasil produksi pangan, distribusi bahan makanan, sandang,
serta status dan administrasi perkebunan asing.
·
Rencana Lima Tahunan (Kasimo Plan), memberikan
anjuran memperbanyak kebun bibit dan padi ungul, mencegah penyembelihan
hewan-hewan yang membantu dalam pertanian, menanami tanah terlantar di Sumatra,
dan mengadakan transmigrasi.
·
Keikutsertaan Swasta dalam Pengembangan
Ekonomi Nasional, mengaktifkan dan mengajak partisipasi swasta dalam upaya
menegakkan ekonomi pada awal kemerdekaan.
·
Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank
Negara Indonesia,
·
Sistem Ekonomi Gerakan Benteng (Benteng Group)
·
Sistem Ekonomi Ali-Baba
b. Masa
Demokrasi Liberal (1950-1957)
Perekonomian
diserahkan sepenuhnya pada pasar, padahal pengusaha pribumi masih belum mampu
bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Pada akhirnya hanya memperburuk kondisi
perekonomian Indonesia. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasinya antara
lain:
·
Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai
uang untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun
·
Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu
menumbuhkan wiraswasta pribumi agar bisa berpartisipasi dalam perkembangan
ekonomi nasional
·
Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB,
termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
c. Masa
Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai
akibat Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi
terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme
(segalanya diatur pemerintah). Namun lagi-lagi sistem ini belum mampu
memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Akibatnya adalah :
·
Devaluasi menurunkan nilai uang dan semua
simpanan di bank diatas 25.000 dibekukan
·
Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk
mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.
·
Kegagalan dalam berbagai tindakan moneter.
3.
Masa Orde Baru
Pada awal orde baru, stabilitas
ekonomi dan politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorintasi
pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan
kebutuhan pokok rakyat. Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam
sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan
pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka
dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi
pancasila. Ini merupakan praktek dari salah satu teori Keynes tentang campur
tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas.
Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala
bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan
kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha,
partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua
itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30
tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita.
Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil
swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan
rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi,
dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan
preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB.
Namun
dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan
sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan
pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta
penumpukan utang luar negeri. Disamping itu, pembangunan menimbulkan
konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme.
Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan
ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi
secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi
krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak
yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah
melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang,
terutama ekonomi.
4.
Masa Orde Reformasi
a.
Masa
Kepemimpinan B.J. Habibie
Orde
reformasi dimulai saat kepemimpinan Presiden B.J.Habibie, namun belum terjadi
peningkatan ekonomi yang cukup signifikan dikarenakan masih adanya
persoalan-persoalan fundamental yang ditinggalkan pada masa orde baru.
Kebijakan yang menjadi perhatian adalah cara mengendalikan stabilitas politik.
Sampai pada masa kepemimipinan presiden Abdurrahman Wahid, Megawati
Soekarnoputri, hingga sekarang pun masalah-masalah yang diwariskan dari masa
orde baru masih belum dapat diselesaikan secara sepenuhnya. Bisa dilihat dengan
masih adanya KKN, inflasi, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, dan melemahnya
nilai tukar rupiah yang menjadi masalah polemik bagi perekonomian Indonesia. Mengawali masa reformasi belum melakukan
manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya
diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan
presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk
menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi
yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi,
dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang
menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya
digantikan oleh presiden Megawati.
b. Masa Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
Masalah
yang mendesak untuk dipecahkan adalalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum.
Kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi persoalan ekonomi antara lain :
·
Meminta penundaan utang sebesar US$ 5,8 Milyar
pada pertemuan paris Club ke-3 dan mengalokasikan pemabayaran utang luar negri
sebesar 116,3 Trilliun.
·
Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi yaitu
menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi
perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi
beban negara. Penjaualan tersebut berhasil menaikan partumbuhan ekonomi Indonesia
menajadi 4,1%. Namun kebijakan ini menibulkan kontroversi yaitu BUMN yang di
privatisasikan dijual pada perusahaan asing.
c. Masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan
kontroversial pertama Presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, yang
dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM
dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang
mendukung peningkatan kesejahteraan masyrakat. Kemudian muncul pula kebijakan
kontroversial yang kedua yakni BLT bantuan langsung tunai bagi masyarakat
miskin. Namun kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan
pembagaiannya juga banyak menimbulkan masalah sosial. Kebijkan yang ditempuh
untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan
infrastruktur summit pada bulan 2006 lalu, yang mempertemukan para investor
dengan kepala-kepala daerah. Dengan semakin banyak investasi asing di
Indonesia, diharapakan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah. Pada
pertengahan bulan oktober 2006 Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF
sebesar 3,2 Miliar dolar AS. Harapan kedepannya adalah Indonesia tidak lagi
mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri.
d. Masa kepemimpinan Joko Widodo
Menurut Kepala Analis Ekonomi dari HIS untuk
kawasan Asia-Pasifik, Rajiv Biswas kepada Deutshce Welle (DW) dalam sebuah
wawancara, kendati Jokowi sudah cukup akrab dengan kebijakan-kebijakan pasar,
tetapi selama kampanye dia telah memberikan sinyalemen yang akan lebih nasionalis,
mendukung agenda yang terfokus pada pelindungan sumber daya alam dan
perusahaan-perusahaan lokal. Tak pelak, itu semua membuat investor-investor
asing ketar-ketir. Ditekankan olehnya, jika pemerintahan Presiden Jokowi tidak
mampu mewujudkan agenda reformasi terkait upaya meningkatkan iklim bisnis dan
membuat Indonesia lebih kompetitif, maka investor-investor global bisa dengan
mudah kehilangan kepercayaan terhadap prospek bisnis di Indonesia.
Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia
sedang mandek menyusul naiknya kekhawatiran soal korupsi dan proteksionisme.
Bukan hanya itu, Jokowi juga harus bisa meraih hati anggota parlemen supaya
bisa mendukung penuh langkah-langkah pemerintahannya, khususnya terkait upaya
menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara, yang telah
melambat dalam beberapa bulan terakhir serta defisit yang semakin tinggi.
Pelantikan presiden baru tentu akan sangat
penting bagi paparan ekonomi Indonesia. Presiden SBY akhirnya turun setelah 10
tahun berkuasa, dimana dia meninggalkan warisan pemerintahan demokrasi dan
kemajuan dalam pembangunan ekonomi. Dalam pemerintahan yang baru, Jokowi akan
memainkan peran yang cukup menentukan dalam membentuk masa depan ekonomi bangsa
melalui kebijakan-kebjikan ekonomi. Bukan hanya itu, Jokowi juga akan memainkan
peran untuk memutuskan apakah akan mengupayakan strategi globalisasi dan
memperluas integritas internasional atau akan lebih nasionalis, dengan
melindungi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Outlook jangka menengah masa depan
Indonesia akan dibentuk oleh agenda kebijakan presiden serta para menteri
bidang ekonomi yang ditunjuk. Sebab dalam dua tahun terakhir telah ada
kebijakan nasionalis yang cukup signifikan, khususnya disektor sumber daya
alam. Perhatian utama bagi para investor global adalah apakah hal tersebut bisa
diterapkan dalam sektor industri lainnya. Presiden Jokowi, harus melakukan
reformasi terbesar pada sektor ekonomi mikro, yang menjadi kunci utama. Kendati
Indonesia membuat sejumlah kemajuan di bidang stabilisasi ekonomi makro di
bawah pemerintahan SBY, kunci terpentingnya bagi Jokowi adalah menerapkan
reformasi-reformasi krusial ekonomi mikro. Beberapa
prioritas dalam pemerintahan Jokowi adalah mengakselerasi perkembangan
infrastruktur untuk pembangkit listrik, transmisi, pelabuhan, bandara dan jalan
raya. Secara signifikan meningkatkan mutu pendidikan serta pelatihan kejuruan
untuk membangun modal sumber daya manusia Indonesia dalam sektor-sektor
industri kunci. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah
mencetak surplus perdagangan hingga semester kedua 2012. Sayang angka ini
kemudian anjlok menyusul turunnya harga batu-bara dan sejumlah komoditas
lainnya sehingga berdampak pada defisitnya neraca perdagangan. Sedangkan
pertumbuhan pemintaan domestik telah mendorong impor, sekaligus menjadi roda
penggerak pertumbuhan ekonomi.
Banyak analis berpendapat bahwa
ekonomi Indonesia beberapa tahun belakangan kinerjanya dibawah harapan.
Terakhir, Bank Indonesia (BI), yang merupakan Bank sentral, telah merevisi
proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun, dari 5,9 persen menjadi 5,1 persen.
Hal ini dikarenakan
adanya risiko yang cukup signifikan, dimana pemerintahan yang baru akan
mengeluarkan kebijakan-kebijakan populis demi meningkatkan anggaran pemerintah.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 18 bulan terakhir berjalan moderat akibat
lemahnya kinerja ekspor. Hal itu, terjadi seiring munculnya dampak kebijakan
pengetatan moneter setelah BI menaikkan suku bunga demi mengendalikan tekanan
inflasi. Buah dari kebijakan BI tersebut juga telah menyebabkan pertumbuhan
produk domestik bruto (PDB) moderat, dimana pada tahun lalu tumbuh sekitar 6
persen tetapi anjlok pada kuartal kedua 2014 menjadi 5,1 persen year-on-year
(yoy).
Menurut data Transparency International (TI), secara global Indonesia memiliki
level korupsi yang cukup tinggi dan peringkat ini sangat buruk. Presiden SBY
sudah mencoba mengatasi masalah ini selama kepemimpinannya. Hasilnya, ada
beberapa kemajuan dicapai. Korupsi bagaimana pun juga tetap menjadi faktor
negatif utama yang dihadapi oleh investor global. Pemerintahan selanjutnya
harus memperkuat kekuasaan dan resourcingunit-unit anti-korupsi di pemerintah pusat
dan menerapkan metode praktik global terbaik di tubuh kementerian-kementerian
serta perusahaan-perusahaan BUMN. Untuk mencapai ini, Indonesia harus mencari
bantuan dari negara-negara yang sudah memiliki rekam jejak bagus dalam
pemberantasan korupsi, seperti Selandia Baru dan negara-negara Skandinavia.
Ada sebuah risiko yang cukup rawan bagi pemerintahan mendatang, yakni
kebijakan populis untuk meningkatkan belanja pemerintah, contoh menaikkan upah
bagi sektor pekerja atau menaikkan anggaran sosial khususnya dibidang
kesehatan. Hal ini secara perlahan berisiko mengikis kemajuan yang dibuat dalam
beberapa dekade terakhir dalam upaya mengurangi utang. Pemerintahan Jokowi juga
perlu berhati-hati dalam mengatur pengeluaran negara, seperti pengeluaran untuk
menjaga defisit agar tetap rendah dan membatasi utang pemerintah terhadap rasio
PDB. Salah satu langkah yang juga penting yakni mengurangi subsidi BBM, yang
masih menguras sumber fiskal negara.
SUMBER
:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar