PANDANGAN MENGENAI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN EKONOMI SOSIAL DI INDONESIA

Kelompok 13 – 1EB11

·        Dewi Tri Astuti (21216909)

·        Endah Dahlia (2B215195)

·        Puspa Handini (2B215167)

PANDANGAN MENGENAI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN EKONOMI SOSIAL DI INDONESIA

Pandangan mengenai Kemiskinan

Permasalahan bangsa mengenai kemiskinan  yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara, diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif. Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yaitu  Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha (sektor swata) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah sudah semestinya melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Namun keseluruhan upaya tersebut belum maksimal jika tanpa dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya. Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan. Menurut saya pemerintah saat ini terus membanggakan turunnya tingkat kemiskinan di Indonesia walaupun jumlah penurunannya lebih rendah daripada tahun sebelumnya di 2010. Pemerintah mengklaim ditengah ketidakpastian global, Indonesia mampu menurunkan kemiskinan hingga 1 juta orang. Kalau acuannya tingkat global, penurunan jumlah kemiskinan di Indonesia harus dibanggakan. Di Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China dan India, jumlah kemiskinan cenderung meningkat. Jadi pendapat saya sudah sepantasnya pemerintah bangga, karena mampu menurunkan kemiskinan, meski belum signifikan tingkat penurunannya.

Pemahaman utama yang mencakup dalam kemiskinan dapat dipahami dalam berbagai cara :

1.      Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.

2.      Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang lainnya.

3.      Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal. Perkecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang.

Tanggapan utama terhadap mengatasi kemiskinan adalah :

1.      Bantuan kemiskinan, atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan. Di Indonesia salah satunya berbentuk BLT.

2.      Bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain.

3.      Persiapan bagi yang lemah. Daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahtera menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan. Persiapan bagi yang lemah juga dapat berupa pemberian pelatihan sehingga nanti yang bersangkutan dapat membuka usaha secara mandiri.

Pandangan Mengenai Kesenjangan Ekonomi Sosial

Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi merupakan cerminan kian memburuknya kondisi makro perekonomian nasional.Indonesia merupakan sebuah Negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil dengan luas tabah kira-kira 2 juta km² dan jumlah penduduk yang ke empat terpadat di dunia setelah China, India,dan Amerika. Fertilitas atau kelahiran merupakan salah satu faktor penambah jumlah penduduk disamping migrasi,jumlah kelahiran setiap tahun di Indonesia masih besar, jumlah bayi yang lahir setelah tahun 2000 masih tetap banyak jumlahnya tiap-tiap tahun jumlah kelahiran bayi di Indonesia mencapai sekitar 4,5 juta bayi. Angka kelahiran yang tinggi inilah yang menyebabkan meledaknya jumlah penduduk di Indonesia. Jumlah penduduk yang banyak ini tentunya menimbulkan banyak masalah, antara lain kemiskinan, masalah pendidikan, dan lain-lain. Hal-hal yang seperti itulah, yang memicu timbulnya kesenjangan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Kesenjangan ini dipicu oleh adanya kemiskinan yang merajalela dan kurangnya lapangan kerja.

Kesenjangan ekonomi sosial adalah suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada dalam masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Fenomena ini terjadi di hampir semua Negara di dunia termasuk Indonesia. Kesenjangan sosial di Indonesia sangatlah terlihat, antara si kaya dan si miskin, maupun antara pejabat dan rakyat. Adapun yang menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial ini di antaranya adalah kemisikinan dan kurangnya lapangan pekerjan.

Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak dibarengi dengan tersedianya lapangan kerja yang memadai, mengakibatkan jumlah pengangguran semakin banyak. Hal ini disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perekonomian masyarakat, sedangkan perekonomian menjadi faktor terjadinya kesenjangan sosial. Salah satu karakteristik tenaga kerja di Indonesia adalah laju pertumbuhan tenaga kerja lebih tinggi ketimbang laju pertumbuhan lapangan kerja. Berbeda dengan negara-negara di Eropa dan Amerika, dimana lapangan pekerjaan masih berlebih.

Kesenjangan ekonomi sosial akan semakin memprihatinkan bila tidak ditangani dengan segera. Adapun masalah yang akan ditimbulkan akibat adanya kesenjangan sosial:

·         Melemahnya wirausaha

Kesenjangan sosial menjadi penghancur minat ingin memulai usaha, penghancur keinginan untuk terus mempertahankan usaha, bahkan penghancur semangat untuk mengembangkan usaha untuk lebih maju. Hali ini dikarenakan seorang wirausaha selalu di anggap remeh.

·         Terjadi kriminalitas

Banyak rakyat miskin yang terpaksa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, seperti mencopet, mencuri, judi, dll.

Upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk pemecahan masalah kesenjangan ekonomi sosial yang terjadi di Indonesia :

1.      Menomorsatukan pendidikan,

2.      Menciptakan lapangan kerja dan meminimalis Kemiskinan,

3.      Meminimalisir KKN dan memberantas korupsi,

4.      Meningkatkan sistem keadilan di Indonesia serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap mafia hukum,

5.      Memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga,

6.      Mendorong lahirnya kegiatan usaha logistik di pedesaan dan perkotaan.

SUMBER :

http://m.okezone.com/read/2016/01/08/20/1283437/cara-pemerintah-turunkan-angka-kemiskinan-kesenjangan-sosial

https://www.google.co.id/amp/www.kompasiana.com/amp/aorinsebastian/kemiskinan-jadi-sebuah-masalah-bagi-ri_55090ff6a333112a452e3b54

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan

PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DI PROVINSI-PROVINSI DI INDONESIA

Kelompok 13 – 1EB11

·        Dewi Tri Astuti (21216909)

·        Endah Dahlia (2B215195)

·        Puspa Handini (2B215167)

PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DI PROVINSI-PROVINSI DI INDONESIA

Sebagai Negara kepulauan, perkembangan wilayah di Indonesia biasanya merupakan wujud dari keinginan masyarakat di suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan dalam dimensi geografis. Perkembangan ini bisa kita kaitkan dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth). Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Di Indonesia, pola perkembangan wilayah sebelum tahun 1998 mengalami perubahan sejak bergulirnya era reformasi setelah tahun 1998. Fenomena tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan kebijakan sentralisasi menjadi desentralisasi (otonomi daerah). Kebijakan tersebut tertuang dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan UU No. 32 tahun 2004. Dalam rangka implementasi kebijakan tersebut maka dikeluarkan PP No. 129 tahun 2000 tentang persyaratan dan tata cara pembentukan daerah otonom baru, penghapusan dan penggabungan daerah otonom. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian diganti dengan PP No. 78 tahun 2007.

·         Pembangunan Ekonomi Tahun 2012

Kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2012 cukup menggembirakan di tengah perekonomian dunia yang melemah dan diliputi ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan pada tingkat yang cukup tinggi, yaitu 6,2%, dengan inflasi yang terkendali pada tingkat yang rendah (4,3%) sehingga berada pada kisaran sasaran inflasi 4,5±1%. Di tengah menurunnya kinerja ekspor, pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang oleh permintaan domestik yang tetap kuat. Hal ini didukung oleh kondisi ekonomi makro dan sistem keuangan yang kondusif sehingga memungkinkan sektor rumah tangga dan sektor usaha melakukan kegiatan ekonominya dengan lebih baik. Selain itu, kuatnya permintaan domestik di tengah melemahnya kinerja ekspor menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan neraca transaksi berjalan.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2013 diprakirakan tumbuh lebih tinggi, namun sejumlah risiko dan tantangan perlu diantisipasi. Sejalan dengan membaiknya perekonomian dunia, terutama pada semester II 2013, perekonomian Indonesia diprakirakan akan tumbuh sebesar 6,3-6,8% dengan inflasi tetap terjaga sesuai dengan sasaran Bank Indonesia sebesar 4,5±1%. Permintaan domestik diprakirakan tetap menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi. Namun sejumlah tantangan dan risiko perlu diantisipasi untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan. Pertama, konsumsi BBM yang terus meningkat di tengah semakin menurunnya produksi migas dalam negeri akan terus meningkatkan impor migas dan beban subsidi sehingga semakin menambah tekanan terhadap kesinambungan fiskal dan defisit transaksi berjalan. Kedua, struktur perekonomian dengan ketergantungan impor yang tinggi khususnya untuk barang modal dan bahan baku, dalam jangka pendek dapat menimbulkan kerentanan terhadap keseimbangan eksternal ketika kegiatan investasi terus mengalami peningkatan. Dengan latar belakang tersebut, kebijakan Bank Indonesia akan diarahkan pada upaya pencapaian keseimbangan internal dan eksternal.

Dalam hubungan ini, kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Arah kebijakan tersebut akan dilakukan melalui lima pilar bauran kebijakan. Pertama, kebijakan moneter akan ditempuh secara konsisten untuk mengarahkan inflasi tetap terjaga dalam kisaran sasaran yang ditetapkan. Kedua, kebijakan nilai tukar akan diarahkan untuk menjaga pergerakan rupiah sesuai dengan kondisi fundamentalnya. Ketiga, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan. Keempat, penguatan strategi komunikasi kebijakan untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia. Kelima, penguatan koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah dalam mendukung pengelolaan ekonomi makro dan stabilitas sistem keuangan. 

·         Pembangunan Ekonomi Tahun 2013

Tahun 2013 adalah tahun penuh perubahan dan tantangan bagi perekonomian Indonesia. Di tengah berbagai masalah struktural yang belum terselesaikan, perubahan kondisi ekonomi global di tahun 2013 memunculkan ancaman terhadap stabilitas makroekonomi dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Respons bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah mampu mendorong ekonomi bergerak ke tingkat yang lebih seimbang dan mengembalikan stabilitas makroekonomi. Ke depan, perekonomian Indonesia diperkirakan lebih baik, meskipun berbagai risiko perlu terus diantisipasi. Kebijakan Bank Indonesia di tahun 2014 akan tetap fokus pada upaya menjaga stabilitas makroekonomi. Upaya-upaya ini tetap harus didukung oleh percepatan reformasi struktural dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

·         Pembangunan Ekonomi Tahun 2014

Tahun 2014 yang baru saja berlalu ternyata kembali menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Kondisi ekonomi global tidak secerah prakiraan semula. Pemulihan memang terus berlangsung di berbagai ekonomi utama dunia, namun dengan kecepatan yang tidak sesuai dengan harapan dan tidak merata. Harga komoditas dunia pun terus melemah karena permintaan belum cukup kuat, khususnya dari Tiongkok. Di sektor keuangan, ketidakpastian kebijakan the Fed telah meningkatkan kerentanan dan volatilitas di pasar keuangan dunia. Sebagai negara berkembang (emerging market), kita turut merasakan adanya pergeseran arus modal asing keluar dari Indonesia. Selain itu, kita juga dapat mengamati adanya divergensi kebijakan moneter di negara-negara maju. Berbeda dengan the Fed yang berencana melakukan normalisasi kebijakan moneternya, bank sentral Jepang dan Eropa masih perlu menempuh kebijakan moneter yang sangat akomodatif.

·         Pembangunan Ekonomi Tahun 2015

Perekonomian Indonesia 2015 mencatat perkembangan yang positif. Kinerja stabilitas makro ekonomi semakin baik, sementara momentum pertumbuhan ekonomi mulai bergulir. Stabilitas makroekonomi yang semakin membaik tercermin dari tercapainya target inflasi tahun 2015 sebesar 4±1%, menurunnya defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat, terkendalinya tekanan rupiah sejak triwulan IV 2015, serta terpeliharanya stabilitas sistem keuangan. Mulai berlangsungnya momentum pertumbuhan ekonomi ditandai oleh mulai meningkatnya pertumbuhan ekonomi sejak semester II 2015.

Perubahan konstelasi ekonomi global sejak krisis 2008 lalu, yang terasa begitu luas dan mendalam, telah memunculkan berbagai tantangan baru yang semakin komplek dalam pengelolaan stabilitas makroekonomi. Di tengah berbagai upaya yang terus ditempuh untuk mengatasi berbagai permasalahan struktural di dalam negeri, perekonomian Indonesia selama tahun 2015 dihadapkan pada rangkaian kejutan eksternal dalam perekonomian global, yang berdampak ke Indonesia baik melalui jalur keuangan maupun perdagangan. Pemulihan ekonomi global ternyata tidak sesuai harapan, berjalan lambat, tidak berimbang, dan masih penuh ketidakpastian. Negara maju, terutama perekonomian Amerika Serikat memperlihatkan pemulihan yang lebih solid. Sedangkan perekonomian negara berkembang, terutama Tiongkok, mengalami perlambatan struktural sehingga memicu kemerosotan harga komoditas, yang pada gilirannya terus menekan kinerja ekspor Indonesia. Ketidakseimbangan dalam pemulihan ekonomi global tersebut mengakibatkan terjadinya divergensi siklus kebijakan moneter antara berbagai negara.

Kebijakan moneter di Amerika Serikat mulai memasuki periode normalisasi, setelah dalam kurun waktu enam tahun suku bunga dipertahankan sekitar nol persen. Sedangkan, kebijakan moneter di Eropa, Jepang, dan negara berkembang semakin diperlonggar untuk menahan agar laju pertumbuhan ekonomi tidak semakin melambat. Kemerosotan harga komoditas yang semakin berdampak terhadap memburuknya kinerja ekonomi negara berkembang dan ketidakpastian mengenai kecepatan dan besarnya kenaikkan suku bunga di Amerika Serikat menjadi dua kekuatan utama yang mewarnai rangkaian gejolak di pasar keuangan global selama tahun 2015, yang pada gilirannya berdampak pada menurunnya arus modal ke negara berkembang termasuk ke Indonesia.

·         Pembangunan Ekonomi Tahun 2016

Tahun 2016 yang pada awalnya diharapkan menjadi tahun percepatan pemulihan ekonomi domestik kembali menjadi tahun yang penuh tantangan seiring dengan perkembangan global yang masih belum menggembirakan. Ekonomi global masih belum pulih seperti yang diharapkan dan tetap diwarnai ketidakpastian. Dinamika ekonomi global pada 2016 berkisar pada tiga permasalahan utama yang terjadi sejak 2015, yaitu pertumbuhan ekonomi dunia yang belum kuat, harga komoditas yang masih rendah, dan ketidakpastian pasar keuangan yang tetap tinggi. Pertumbuhan ekonomi dunia 2016 masih belum cukup kuat, tercatat lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2015. Konsolidasi ekonomi masih berlanjut di berbagai belahan dunia, termasuk Tiongkok. Seiring dengan itu, volume perdagangan dunia juga melemah sejalan dengan turunnya kinerja ekspor, khususnya negara berkembang termasuk Indonesia. Hal tersebut berdampak kepada masih rendahnya harga komoditas dunia, setidaknya terjadi hingga triwulan III 2016. Sementara itu, ketidakpastian di pasar keuangan global terus meningkat terutama sebelum keputusan kenaikan Fed Funds Rate (FFR) oleh bank sentral AS, yang ditandai dengan penguatan dolar AS. Permasalahan ekonomi dunia bertambah kompleks menyusul terjadinya sejumlah peristiwa geopolitik di sejumlah negara utama dunia.

Pada akhir semester I 2016, hasil referendum Inggris yang memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa (Brexit) memicu ketidakpastian karena tidak sejalan dengan ekspektasi pasar. Ketidakpastian kembali meningkat saat pelaku ekonomi menyikapi hasil pemilihan Presiden AS yang juga di luar perkiraan. Ketidakpastian terutama bersumber dari rencana penerapan kebijakan fiskal yang ekspansif di tengah besarnya beban utang pemerintah, kebijakan perdagangan yang lebih protektif, dan kebijakan imigrasi yang lebih ketat.  

SUMBER :

https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_ekonomi

http://alifreyndra.blogspot.co.id/2015_01_01_archive.html?m=1

http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/perekonomian/Pages/LPI_2012-2016.aspx